Senin, 07 Mei 2012

RENCANA PENGELOLAAN EKOSISTEM DANAU TOBA

Oleh

Otto Soemarwoto

Ringkasan

Konvensi LTEMP merupakan usaha yang terpuji. Dengan menyimak evolusi gerakan lingkungan global dari Stokholm ke Rio de Janeiro dan akhirnya ke Johannesburg, kelemahan konvensi tersebut ialah mempunyai kemungkinan kecil untuk diimplimentasikan. Disarankan agar LTEMP bertujuan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan empat kriteria yang dapat diukur secara kuantitatif, yaitu pro-lingkungan hidup, pro-rakyat miskin, pro-perempuan dan pro-lapangan pekerjaan. Dengan cara ini LTEMP mengintegrasikan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup seperti diamanatkan oleh KTT Pembangunan Berkelanjutan Johannesburg (World Summit on Sustainable Development). Karena pembangunan berkelanjutan dapat dipantau secara kuantitatif, hasil pemantauan itu dapat dijadikan kriteria tingkat keberhasilan pembangunan seorang kepala daerah dan kriteria untuk pemilihan kembali kepala daerah.

Usaha untuk membuat sebuah konvensi Rencana Pengelolaan Ekosistem Danau Toba (Lake Toba Environmental Management Plan = LTEMP) merupakan usaha yang sangat terpuji. Persiapan-persiapan telah dilakukan dengan matang. Berdasarkan Briefing Paper yang saya terima saran yang dapat saya berikan ialah sbb.:

Tujuan Rencana LTEMP ialah untuk memulihkan dan melindungi ekosistem D. Toba. Dari pemulihan dan perlindungan ini diharapkan akan dapat tercapai 13 sasaran manfaat. Dengan lain perkataan sasaran utamanya adalah pemulihan ekosistem D. Toba dan manfaat yang akan didapatkan adalah akibat pulihnya ekosistem D. Toba. Tujuan ini sangat mulia dan berbeda dari pendekatan antroposentris yang menempatkan manusia pada pusatnya. Namun dari segi praktis di sinilah pula letak kelemahannya, yaitu kemungkinannya kecil akan diimplimentasikan. Pengalaman menunjukkan bahwa manusia bersifat antroposentris. Ini dapat kita lihat dari perkembangan gerakan lingkungan hidup sedunia.

Gerakan lingkungan hidup sedunia dimulai di Stokholm. Di kota ini dalam tahun 1972 PBB menyelenggarakan sebuah konperensi bernama UN Conference on the Human Environment. Resolusi Konperensi Stokholm tidak banyak yang diimplementasikan.

Dalam tahun 1992, 20 tahun kemudian, PBB menyelenggarakan lagi sebuah konperensi di Rio de Janeiro yang bernama UN Conference on Environment and Development (UNCED). Nampak pergeseran dari lingkungan hidup ke lingkungan hidup dan pembangunan. Pergeseran ini dipengaruhi oleh World Commission on Environment and Development (WCED) dengan laporannya Our Common Future. Salah satu hasil UNCED ialah Agenda 21. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah menyusun Agenda 21-nya. Namun Agenda 21 itupun tidak banyak yang diimplementasikan.

UNCED disusul oleh Konperensi Rio+10 yang bernama World Summit on Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg dalam tahun 2002. Dalam jangka waktu 30 tahun kepedulian dan dengan demikian perhatian orang bergerak dari lingkungan hidup ke lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dan akhirnya ke pembangunan berkelanjutan.

Dengan melihat evolusi ini nampak bahwa kovensi LTEMP ada pada tahap Konperensi Stokholm. Walaupun konvensi tersebut berguna, namun kemungkinan besar tidak akan banyak diimplementasikan. Karena itu disarankan agar konvensi LTEMP dibawa ke tahap WSSD dengan mengemasnya dalam pembangunan berkelanjutan (PB).

Dengan mengacu pada dalil umum yang menyatakan bahwa hanya yang dapat diukurlah yang dilaksanakan, PB itupun haruslah diberi kriteria yang dapat diukur secara kuantitatif. Kriteria itu harus mencerminkan isu penting yang sedang berkembang di Indonesia dan dengan memanfaatkan metode yang telah dikembangkan dan digunakan secara nasional dan internasional, yaitu:

· Pro-lingkungan hidup

· Pro-rakyat miskin

· Pro-perempuan

· Pro-lapangan pekerjaan

Pro-lingkungan hidup diukur dengan indeks lingkungan hidup yang telah banyak kita gunakan, misalnya dalam AMDAL, atau dengan UN System of Integrated Environmental and Economic Accounting.

Pro-rakyat miskin diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks) dan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Indeks) menurut UNDP.

Pro-perempuan diukur dengan Indeks Pembangunan Jender (Gender-related Development Index) dan Ukuran Pemberdayaan Jender (Gender Empowerment Measure) menurut UNDP.

Pro-lapangan pekerjaan diukur dengan metode ekonomi, yaitu jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta per investment.

Biro Pusat Statistik (BPS), Bappenas dan UNDP telah mempublikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ) dan Ukuran Pemberdayaan Jender (UPJ) pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Dalam tahun 1999 IPM Sumatra Utara ialah 66,6, IKM 24,5, IPJ 61,2 dan UPJ 47,3. Indeks-indeks ini belumlah bagus. Misalnya, IKM sebesar 24,5 menunjukkan bahwa 24,5% penduduk Sumut adalah miskin. Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah propinsi yang miskin sumber daya alam, IKM-nya ialah 18,5, jadi lebih baik daripada Sumut. Jika dibandingkan dengan Asean indeks Sumut tersebut juga tidak bagus. Misalnya, IKM Filipina adalah 16,3 dan Thailand 18,7.

Indeks UNDP mencakup juga pro-anak, pro-pendidikan dan pro-kesehatan. Juga merupakan alat untuk mencapai UN Millennium goals. Sebab sasaran UN Millennium tersebut tercakup dalam rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung indeks UNDP.

Dengan menggunakan empat kriteria yang dapat diukur secara kuantitatif LTEMP mengintegrasikan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup seperti diamanatkan oleh KTT Pembangunan Berkelanjutan Johannesburg (World Summit on Sustainable Development). Dengan demikian perkembangan pembangunan berkelanjutan dapat dipantau. Perkembangan ini menjadi ukuran tingkat keberhasilan seorang kepala daerah dalam melakukan pembangunan berkelanjutan daerahnya.

Saran:

Tujuan LTEMP ialah untuk meningkatkan keempat kriteria PB yang mempunyai makna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Perkembangan keempat kriteria PB merupakan indikator tingkat keberhasilan seorang kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan daerahnya dan dengan demikian kriteria untuk pemilihan kembali kepala daerah.

Catatan. Keterangan lebih lanjut tercantum dalam buku di bawah yang dapat didapatkan dari Kantor Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepatihan, Yogyakarta (versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris).

Otto Soemarwoto, 2003, penyunting. Agenda 21 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepatihan, Yogyakarta.

Catatan kecil ialah saran untuk menggunakan istilah Indonesia Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Danau Toba.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Revitalisasi Kawasan

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Solusi Penataan dan Revitalisasi Kawasan

Selanjutnya, dalam menentukan solusi Penataan dan Revitalisasi Kawasan dapat dilakukan analisis dengan metode TRIZ yang digunakan dalam upaya untuk perbaikan terhadap variabel yang menjadi prioritas perbaikan kawasan penataan.

Triz adalah Solusi Terbaik Pemecahan Masalah

Konsep ini diperkenalkan oleh Genrich Saulovich Altshuller pada tahun 1946. Triz berasal dari bahasa Rusia, yaitu Teorija Resenija Isobretatelskih Zadac. Triz adalah salah satu metode pemecahan masalah berdasarkan logika dan data, yang mempercepat kemampuan tim dalam memecahkan masalah secara kreatif.

Seperti definisinya, tujuan Triz adalah menciptakan masalah secara kreatif. Konsep dasarnya sendiri terdiri dari kontradiksi, idealistis, dan level of inventation. “Kontradiksi” berarti pertentangan. Hal ini biasanya muncul ketika kita melakukan peningkatan pada salah satu parameter, namun menyebabkan parameter yang lain menjadi turun. Kontradiksi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kontradiksi teknis dan kontradiksi fisik.

Kontradiksi teknis adalah kontradiksi yang membahas mengenai proses dari suatu sistem. Kontradiksi fisik adalah kontradiksi yang membahas mengenai bentuk suatu elemen dari sistem. Idealistis berarti, hasil akhir ideal tercapai setelah kontradiksi terselesaikan.

ADA (atur dan awasi) menjadi ADS (Atur diri sendiri)

Proses demokratisasi pengelolaan lingkungan hidup harus terus bergulir. Sistem PLH yang berubah dari ADA (atur dan awasi) menjadi ADS (Atur diri sendiri) terus menguat.

Masyarakat madani dengan aktif dan berprakarsa menyusun kode praktik pengelolaan lingkungan hidup. Kelenturan memberi peluang untuk ber-evolusi dengan dinamis seiring perkembangan lingkungan hidup fisik dan sosial ekonomi budaya. Pengalaman keberhasilan dan kegagalan diolah dan dijadikan masukan untuk mengoreksi dan menyempurnakan proses evolusi kode praktik pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kehidupan sehari hari, perilaku pro lingkungan dan pro sosial makin menguat. Instrumen suasif makin berkembang terutama dengan memberdayakan masyarakat untuk dengan terus menerus mencari dan memproses informasi baru.

Ilmu dan teknologi pun terlepas dari belenggu dan bergerak maju dengnan dinamis. Penerapan pembukuan llingkungan hidup, eko-efisiensi dan ekologi industri makin mendapat tempat dikalangan para pelaku usaha. Hasilnya profit per unit produk makin meningkat, sementara biaya pembangunan dan dampak lingkkungan hidup per-unit produk semakin menurun.Antara petani, buruh, pekerja dan industri besar hidup bersimbiosis dalam proses ekologi industri dan bersinergi meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan ekonomi. Pembangunan ramah lingkungan pun makin melaju. Sesuai keperluannya, masyarakat menentukan pilihannya dengan bijaksana apakah naik sepeda, mobil, pesawat, kereta api dsb. Semua diberi kesempatan dengan adil, tak ada lagi anak emas dan tak ada lagi anak tiri.

Budaya silih asah, silih asih dan silih asuh (saling menyayangi, saling memberdayakan dan salling mengasuh) dengan vitalitas tinggi untuk maju. Maka baldatun thoyyibatun warobbun gofur insya Allah tercapai. Inilah tatapan ke masa depan dan harapan masa depan dari tinjauan lingkungan hidup yang selaras.

(dikutip dari buku OttoSoemarwoto, 2001, Atur Diri Sendiri. Gadjah Mada University Press. Jogjakarta)

Atur Diri Sendiri (ADS).

Instrumen pengaturan dan pengawasan (atur dan awasi-ADA). Tujuannya adalah mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup, misalnya dengan zonasi, preskripsi teknologi tertentu dan pelarangan kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Pemerintah membuat peraturan dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya. Hal ini dikenal dengan sistem Atur dan Awasi (ADA) atau command and control (CAC).

Instrumen Ekonomi. Tujuannya ialah mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi. Contohnya adalah pengurangan pajak untuk produksi dan penggunaan alat yang hemat energi, pemungutan retribusi limbah dan denda untuk pelanggaran peraturan.

Instrumen Persuasif yaitu mendorong masyarakat secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Instrumen ini terdiri atas pendidikan, pelatihan, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik serta ceramah umun dan dakwah agama.

Atur Diri Sendiri (ADS). Maknanya adalah tanggung jawab menjaga kepatuhan dan penegakkan hukum banyak ditanggung oleh masyarakat.

Pendekatan ini dipelopori oleh dunia usaha yang sadar akan lingkungannya.

Hal ini karena adanya dorongan kuat dari masyarakat terhadp para pelaku usaha untuk berlaku ramah lingkungan, sehingga para pelaku usaha mengembangkan kode praktik pengelolaan lingkungan sukarela (voluntary environmental practice code).

Atur-Diri-Sendiri

Atur-diri-sendiri: paradigma baru pengelolaan lingkungan hidup : pembangunan ramah lingkungan : berpihak pada rakyat, ekonomis, berkelanjutan

by Otto Soemarwoto

Kesadaran lingkungan hidup masyarakat belum naik sesuai dengan harapan. Maka, orang pun bertanya, bagaimana sesungguhnya mengelola lingkungan hidup secara tepat?

Mengelola lingkungan hidup bergulir, yaitu mengatur diri sendiri. Sebelum sampai pada cara mengatur diri sendiri tersebut, bagaimana kondisi lingkungan hidup mutakhir dan apa makna sistem pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat lah yang berperan mengatur sikap dan perilakunya sendiri. Meminjam istilah Bapak Prof. Otto Soemarwoto (alm), pendekatan alternatif dalam pengelolaan lingkungan hidup ini lebih tepat disebut pendekatan Atur Diri Sendiri (ADS).

Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan .... Prinsip Keadilan Dalam Satu Generasi. Prinsip ini disebut pula keadilan intragenerasi.

Environment, its management and impact analysis related to development in Indonesia.

Penataan dan Revitalisasi Kawasan

Adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan siginifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi serta pengendalian lingkungan kawasan. Penataan dan Revitalisasi Kawasan dilakukan melalui pengembangan kawasan tertentu yang layak untuk direvitalisasi baik dari segi setting (bangunan dan ruang kawasan), kualitas lingkungan, sarana, prasarana dan utilitas kawasan, sosio-kultural, sosio-ekonomi dan sosio-politik. Masalah utama yang timbul di kawasan bekas tambang adalah perubahan lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya revitalisasi kawasan sebagai upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Upaya revitalisasi dapat ditempuh dengan cara merehabilitasi ekosistem yang rusak dan penataan kawasan menjadi produktif dan mensejahterakan warga.

Tahapan stabilisasi Pembangunan ekonomi lokal daerah yang sesuai pada Penataan dan Revitalisasi Kawasan, baik di kawasan maupun kabupaten, pulau, pesisir, pertambangan dapat ditangani dengan strategi dan kondisi setempat (sesuai dengan kebutuhan) yang didukung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana, pengembangan aksesibilitas kawasan; peningkatan integrasi sistem sarana, prasarana dan utilitas yang ada pada kawasan, serta saling pemberdayaan komunitas dan kelembagaan lokal.

Kajian Lingkungan Strategis terhadap kawasan bekas tambang terevitalisasi menjadi penting untuk realisasi. Kajian Lingkungan Strategik (KLS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) pada Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kawasan bekas tambang adalah kajian lingkungan hidup pada tahap yang sangat awal dalam penataan dan revitalisasi kawasan, yaitu pada waktu proses pengambilan keputusan tentang KRP yang sedang direncanakan. Karena KRP merupakan penentu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, KLS menempati kedudukan yang strategic untuk dipelajari.

PENTINGNYA PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN

Penataan dan Revitalisasi Kawasan penting sebagai rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan siginifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi serta pengendalian lingkungan kawasan. Penataan dan Revitalisasi Kawasan dilakukan melalui pengembangan kawasan tertentu yang layak untuk direvitalisasi baik dari segi setting (bangunan dan ruang kawasan), kualitas lingkungan, sarana, prasarana dan utilitas kawasan, sosio-kultural, sosio-ekonomi dan sosio-politik.

Penataan dan Revitalisasi Kawasan penting agar dapat memahami visi, misi dan strategi serta program pembangunan konservasi kawasan strategis yang terdegradasi terutama dalam era desentralisasi dan bagaimana penyesuaiannya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Perlu kesiapan dalam tahapan stabilisasi pembangunan ekonomi lokal yang sesuai dengan konsep penataan dan revitalisasi kawasan, baik di kawasan pertambangan, kepulauan, pesisir, urban dan rural sehingga dapat ditangani secara bijak dengan strategi dan kondisi setempat yang didukung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana, pengembangan aksesibilitas kawasan; peningkatan integrasi sistem sarana, prasarana dan utilitas kawasan, adanya saling pemberdayaan komunitas dan kelembagaan pengelola sampai dengan menjual produk kawasan.

Konsep dan strategi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal yang terintegrasi dengan ekosistem kawasan.

Penting untuk mewujudkan integrasi kawasan, mempertahankan dan melestarikan aset warisan budaya, serta strategi perkuatan kelembagaan atau institusi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Seluruh kebijakan penataan dan revitalisasi kawasan diarahkan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal untuk keseimbangan dan kemandirian daerah sehingga dapat diwujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability).